APEMINDO:Ngotot Ganti Permen 07, Eksekutif Sedang Kangkangi Yudikatif
Poltak Sitanggang, Ketua Umum APEMINDO (Foto : Saifullah Halim/seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) dengan tegas menentang rencana arogan pemerintah yang bersikukuh telah membuat draft peraturan baru pengganti 4 pasal dalam permen ESDM Nomor 7 tahun 2012 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Melalui Ketua Umumnya, Poltak Sitanggang, APEMINDO menilai langkah pemerintah  tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap Undang-Undang dan lembaga yudisial di negeri ini.

"Jelas pemerintah sebagai eksekutif ingin mengangkangi keputusan Yudikatif (MA - red) dengan mengabaikan fakta hukum bahwa aturan itu tidak bisa diberlakukan di negeri ini karena tidak adil bagi para pengusaha nasional," tuturnya dalam perbincangan dengan Seruu.com, Senin (14/01/2013).

Seperti diketahui Peraturan Menteri ESDM no 07 Tahun 2012 telah dibatalkan lewat keputusan Mahkamah Agung atas judisial review yang diajukan ANI (Asosiasi Nikel Indonesia) dan APKASI dengan Nomor Putusan 39/P.PTS/XII/2012/09 P/HUM/2012 yang diterbitkan pada 26 Desember 2012 lalu.

Menurut Poltak penyusunan draft yang saat ini berjalan dan dimaksudkan menggantikan Permen 07 ternyata masih memakai pola lama yang sebelumnya juga menuai kritik dan terkesan arogan dimana Pemerintah tidak melibatkan semua stakeholder dalam penyusunan Permen ini.

"Semuanya terbukti jadi rancu dan isinya (Permen 07) sarat dengan kepentingan asing. Nah sekarang prosesnya pun sama, Pemerintah kembali menunjukkan otoritasnya sebagai regulator dengan tanpa mengundang pengusaha atau sasaran kebijakan untuk mendiskusikan aturan baru yang akan diterbitkannya sebagai pengganti 4 pasal yang dibatalkan atas putusan MA tersebut. Jadi apa maksudnya ini semua," tandasnya.

Poltak memaparkan, sebagai negara demokrasi pemerintahan Indonesia mempunyai 3 pilar yang biasa disebut dengan teori trias politika yaitu pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar diantaranya Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dengan kesejajaran ini, bila pemerintah menyepelekan putusan MA dengan dalih telah siap dengan regulasi baru, maka Poltak menyatakan Eksekutif telah meniadakan MA sebgai Yudikatif.

“Kalau lembaga hukum sudah tidak dihargai oleh lembaga eksekutif, mau dibawa kemana negeri ini. Biar rakyat menggugat aja. Ini 3 pilar bernegara, kalau eksekutif sudah tidak menghargai yudikatif fungsi kontrolnya dimana”, tegas Poltak.

Kondisi ini tentu akan sangat mengerikan menurutnya, karena dari trias politika nampak berjalan sendiri-sendiri dan tidak tentu arah. Bahkan ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rakyat dimana putusan MA dengan mempertimbangkan UU Minerba dan kepentingan publik.

“Mau dibawa kemana negeri ini, ini negara apa?

Kalau keputusan lembaga eksekutif sudah diputuskan lembaga yudikatif, tapi eksekutif membuat yang baru ini negara jalan sendiri-sendiri. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia”, pungkasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum APEMINDO ini menjelaskan tugas dari 3 pilar pemerintahan, yaitu legislatif bertugas membuat undang undang, dan diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang, dijalankan presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yang terakhir Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang, terdiri atas  Mahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).[Ain/mus]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU