Tak Ingin Salahi UU, KESDM Gandeng Kementrian Lain Susun Permen Baru
Kepala Biro Hukum KESDM Susyanto (Aini/Seruu.com)
Setelah putusan resmi sesuai dengan ketentuan, dalam 3 bulan kita harus menunjukkan sikap. Kita telah melaksanakan rapat 2 kali, pertama menyampaikan bahwa putusan ini sudah resmi - Susyanto

Jakarta, Seruu.com - Pasca diterimanya salinan amar putusan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sebagai salah satu pihak yang berperkara pada 6 Januari lalu, Kepala Biro Hukum KESDM Susyanto mengungkapkan pihaknya kini telah mengambil sikap atas putusan tersebut.

"Setelah putusan resmi sesuai dengan ketentuan, dalam 3 bulan kita harus menunjukkan sikap. Kita telah melaksanakan rapat 2 kali, pertama menyampaikan bahwa putusan ini sudah resmi," kata Susyanto ketika ditemui Seruu.com di ruang kerjanya, Selasa (15/1/2013).

Pada rapat pertama yang dilangsungkan KESDM memutuskan untuk tetap mengirim surat keberatan ke Mahkamah Agung RI, mengingat hingga kini UU tentang Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009 yang menjadi aturan di atas Permen ESDM Nomor 7 tahun 2012, masih dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Susyanto mengungkapkan ini merupakan langkah hukum sesuai UU tentang  MK No. 24 Tahun 2003 pasal 55.

"Kita masih punya kasus di MK satu, saya sebagai Kuasa Hukum Menteri tetap akan menulis surat kepada MA, ini hanya menegakkan hukum saja karena  sesuai UU MK ini tidak mungkin memutus," tegasnya.

Meskipun perkara yang diuji dalam judisial review di MK berbeda, menurutnya sah saja karena dalam pasal 55 UU MK tidak  tersebut tidak dinyatakan secara detail. "Pokoknya selama payung hukumnya masih di MK, maka MA jangan diputus dulu".

Dalam rapat kedua KESDM menanggapi putusan MA ini, Susyanto memaparkan kini ESDM berkoordinasi dengan kementrian lain seperti Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Sekretaris Negara, Kementrian Perdagangan untuk segera menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) pengganti atas dibatalkannya sebagian pasal dalam Permen 7.

"Kenapa kami melibatkan lainnya, agar jangan sampai salah kedua kali dalam merumuskan, dengan putusan MA seperti ini kami akan hati-hati sekali agar tidak bertentangan dengan UU lagi," tandasnya.

Salinan amar putusan dari MA RI dengan Nomor 39/P.PTS/XII/2012/09 P/HUM/2012 yang diterbitkan pada 26 Desember 2012 ini diakui Susyanto baru diterima ESDM pada tanggal 6 Januari 2013. Dalam salinan amar tersebut tertulis jelas tembusan bagi pihak berperkara yaitu ANI dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU