Kepala SKK Migas: Kami Memiliki Upaya Wujudkan Pasal 33 UUD 45!
Rudi Rubiandini (Foto: Ain/ Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Rudi Rubiandini memastikan dirinya siap memikul tanggung jawab sebagai Kepala SKK Migas sejak resmi dilantik oleh Menteri ESDM Jero Wacik siang ini. Langkah pertama yang akan ia ditempuh, Rudi memastikan gerak SKK Migas akan lebih terkontrol karena  memiliki Komite Pengawas yang diketuai Menteri ESDM dan beranggotakan kepala BPKM, Wakil Menteri Keuangan, serta Wakil Menteri ESDM.

Dengan telah dipaparkan olehnya program jangka pendek yang akan segera direalisasikan bersama SKK Migas. Rudi berpendapat, semua usaha tersebut dapat dilakukan dan harapan masyarakat dapat tercapai.

"Saya mengharap dukungan semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mendukung usaha yang akan kami lakukan. Kami memiliki upaya-upaya demi mencapai target tersebut", kata Rudi ketika ditemui di kantor Kementrian ESDM sore tadi, Rabu (16/1/2013).

Inilah upaya-upaya yang dipaparkan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini :

1. Membuat terobosan teknis dan managemen agar pengelolaan produksi migas menjadi optimum dalam jangka pendek, dan meningkatkan cadangan untuk mencapai target produksi pada tahun-tahun mendatang serta menguatkan kemandirian energy.

"Apa yang kita hasilkan hari ini, sebetulnya merupakan hasil pencarian dan usaha orang tua kita 10-20 tahun yang lalu. Oleh karena itu kita berkewajiban melakukan apa saja untuk mencari cadangan baru yang mungkin baru akan ditemukan dan dinikmati 5-10 tahun yang akan datang, sebagai rasa tanggung jawab kita karena apa yang kita nikmati hari ini sebetulnya hanya mengambil sebagian hak mereka", katanya.

2. Melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang ini agar prosesnya lebih sedarhana tanpa meningggalkan kepentingan lembaga sebagai pengawas. Selama ini kontraktor KKS mengeluhkan proses persetujuan yang dianggap lambat, karena pembahasan yang terlalu mikro dan detail.

"Kami akan mengevaluasi proses-proses persetujuan yang mana yang dapat dipercepat, tanpa menghilangkan concern pemerintah pada kegiatan pengawasan dan pengendalian".

3. Berusaha meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain untuk mencari upaya pemecahan terhadap beberapa hal yang menjadi hambatan realisasi industry hulu migas. Misalnya terkait dengan perpajakan, aturan cost recovery, pengadaan tanah, kehutanan, lingkungan, kelautan dan sebagainya.

4. Menegakkan pencapaian target tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar industry hulu migas memberi manfaat maksimal bagi pengembangan perekonomian nasional.

5. Memaksimalkan penerimaan negara sesuai dengan tingkat perekonomian yang disepakati. Seperti kita ketahui pasal 33 UUD 1945 menyatakan semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Selama ini rata-rata kegiatan Migas menyumbangkan bagi hasil sekitar 60-65 persen untuk negara, sementara kontraktor-kontraktor KKKS hanya mendapatkan bagian sekitar 10-15 persen. Bagian sebesar ini dapat kita peroleh walaupun kita tidak mengeluarkan modal apapun untuk mengelola industry migas tersebut, karena modal awal dikeluarkan oleh kontraktor kontraktor KKS bukan dari APBN.

"Target kami adalah agar dapat mempertahankan keuntungan bagi negara sebesar sekitar 60- 65 persen yang sudah sangat baik itu karena alamnya sudah semakin tua dan untuk mendapatkan minyaknya makin susah, tentunya prosentase akan makin mengecil, tapi kalau kita bertahan itu sudah bagus", pungkasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU