KESDM Datangkan Tenaga Ahli Untuk Susun Permen Baru
Kepala Biro Hukum Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susyanto

Jakarta, Seruu.com - Kepala Biro Hukum Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susyanto mengungkapkan hasil rapat menanggapi putusan MA yang mencabut beberapa pasal dalam Permen ESDM No 7 tahun 2012, bahwa akan dilibatkan kementrian lain seperti Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Sekretaris Negara, Kementrian Perdagangan. Untuk segera menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) pengganti atas dibatalkannya sebagian pasal dalam Permen 7.

Selain itu ia pihaknya juga akan meminta nasehat dari ahli untuk masukan lain terkait kewenangan pusat dan daerah. "Kan ada Kabiro Hukum Kemendagri mengajak kita, dan kami sudah merumuskan," katanya saat ditemui di ruangannya di kantor KESDM, kemarin, Selasa (15/1/2013).

Adapun rumusan tersebut diantaranya tidak jauh berbeda dengan rumusan Permen 11 tahun 2012, karena Permen ini merevisi pasal 21 dalam Permen 7.

"Kami akan angkat kembali bahwa tidak ada larangan ekspor, boleh tapi dengan syarat tertentu. Mengenai kewenangan yang sedang kami bicarakan. Masalah kewenangan ini yang ada beda pendapat di internal jadi kami mendatangkan tenaga ahli juga Kementrian lain untuk rapat bersama agar tidak salah merumuskan," jelasnya.

Ia mengakui meski melibatkan Kementerian lain, namun belum terpikirkan untuk memanggil ANI atau APKASI dalam diskusi penyusunan Permen tersebut.

"Untuk diskusi belum terpikirkan, tapi mungkin saat itu sudah final draft nanti ada baiknya kita coba bicara dengan mereka," tuturnya.

4 pasal yang dikabulkan dalam Amar Putusan terhadap permohonan judisial review atas Permen ESDM no 7 tahun 2012 yang dilakukan oleh ANI dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini yaitu Pasal 8 ayat 3 yang menyatakan

"Rencana kerjasama pengolahan dan atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jendral atas nama Menteri, " ujarnya kepada seruu,com, Senin (05/11/2012).

Kedua yaitu Pasal 9 ayat 3 yang berisi, "Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jendral atas nama Menteri".

Ketiga, Pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan "Dalam hal pemegang IUP eksplorasi berdasarkan hasil studi kelayakan, tidak ekonomis untuk melakukan pengolahan dan atau pemurnian atau tidak dapat melakukan kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Harus berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini".

Terakhir, yaitu Pasal 21 menyatakan, "Pada saat Permen ini mulai berlaku, pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebeblum berlakunya Permen ini dilarang untuk menjual bijih (Raw Material atau Ore) Mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak berlakunya Permen ini".[Ain]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU