SKK Migas Komit Dorong KKKS Perbanyak CSR Bagi Masyarakat
Rudi Rubiandini (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jero Wacik, memberikan mandat khusus kepada Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Rudi Rubiandini, yang baru siang kemarin dilantik resmi olehnya di kantor Kementrian ESDM.  Bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas, ia mengamanahkan kepada Rudi agar kontraktor kerjasama migas mampu memberikan CSR (Corporate Social Responsibility) yang lebih banyak kepada masyarakat di sekitar wilayah eksplorasi atau pertambangan migas.

“Hajar KKKS, saya yakin mereka mau asal pimpinannya credible, CSR harus lebih besar, itungannya dihitung nanti sama Pak Rudi di SKK Migas. Jangan sampai dibiarkan tidak sejahtera, terutama untuk desa dan dusun di sekitar proyek, mana bagian cost recovery, apa harus mereka keluarkan, itulah tugas Kepala SKK Migas,” ucap Wacik kepada media di kantor KESDM, Jakarta, Rbau (16/1/2013).

Menjawab perintah Jero Wacik, Rudi Rubiandini mengungkapkan bukan hanya insentif yang diberikan kepada KKKS namun yang paling penting KKKS yang sekarang sudah ada tidak boleh mangkir. Artinya yang sekarang sudah ada menjadi pengusaha eksplorasi harus penuhi komitmen, dari situlah dimulainya dan realisasi menjadi factor terpenting menurutnya.

“CSR itu bagaikan saya punya pabrik terasi dan tetangga saya kena ikut baunya, panteslah saya ngasih tetangga terasi barang seminggu sekali. Walaupun produksi terasi banyak tapi saya kasih secuil aja ke tetangga agar baunya itu juga dinikmati. Oleh karena itu ketika ada kegiatan migas, masyarakat sekitar itu juga menerima”, kata Rudi.

Yang jadi masalah menurutnya, dalam sejarah Indonesia pendapatan migas berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 dikuasai negara sehingga migas itu uangnya lari ke Indonesia besar, baru setelah ada UU otonomi daerah disimpan menjadi dana bagi hasil. Dengan prosentase15 persen minyak dan 35 persen dari gas, itu pun terhenti hanya sampai tingkat kabupaten. Bahkan tidak “netes” sampe tingkat desa.

“Oleh karena itu kita akan mendorong temen-teman di KKS Migas untuk tingkatkan desa gunakan CSR, Betul CSR bukan cost recovery, tetapi saat seperti halnya pabrik terasi berkewajiban mengeluarkan dengan mengunakan uangnya sendiri. Nanti CSR dengan uang sendiri, tidak pake BPH, APBN. Nanti kita pilah, jangan uang CSR disebar, lebih baik implementasi di daerah sekitar produksi,” paparnya.

Meskipun demikian Rudi menyatakan bahwa CSR tidak ada sanksi maupun punishment tegas darinya, “Secara sosiallah yang akan menjawab," pungkasnya. [Ain]

 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU