Komisi VII: Mekanisme Cost Recovery Lebih Menguntungkan !
Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Satya W Yudha (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Salah satu usulan pengamat perekonomian Universitas Indonesia, Faisal Basri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama beberapa anggota Komisi VII DPR RI tiga  hari lalu untuk menghapus system cost recovery dalam RUU Migas dikatakan Satya W Yudha hanya sebagai usulan atau masukan yang sifatnya tidak mengikat.

Bagaimanapun menurutnya pembahasan tetap dilakukan oleh Komisi VII, namun ia berpendapat cost recovery hanyalah sebuah mekanisme, dan tipe kontrak yang ada saat ini tetap suitable (layak-red). Sehingga kontrak tersebut masih bisa dipakai, dimana dalam  kontrak PSC (production sharing contract) tetap sebagai kontrak yang menguntungkan Indonesia.

“Usulan Pak Faisal kemarin sekedar input buat kita, cost recovery itu mekanisme saja, kalau yang disampaikan Pak Faisal itu lebih ke gross revenue pledge,” kata Satya kepada Seruu.com di Jakarta, Sabtu (26/1/2013).

Ia berpandangan jika yang disampaikan Faisal Basri lebih cenderung pada gross revenue pledge (GRP), yaitu menjamin kontraktor mendapat berapa persen, pemerintah berapa persen dan setelah tidak ada cek dari pemerintah dalam proses operasional.

Dijelaskannya, GRP berbeda dengan struktur dalam cost recovery dimana pemerintah ikut mengawasi jalannya aktivitas kontraktor.

“Kita ngecek berapa uang yang di spent (dikeluarkan-red) sama mereka, bagaimana langkah tehnisnya kita cek satu persatu, kalau pakai GRP tidak ada,” tambah politisi Golkar itu.

Dalam mekanisme GRP dimana pembagian dilakukan di depan, justru membuat Indonesia tidak bisa pelajari apa yang kontraktor lakukan, tidak ada transfer teknologi karena hanya concern ke pendapatan saja. Bahkan dengan cost recovery dinilai anggota Badan Anggaran DPR RI ini, bisa mengantisipasi kekurangan teknologi.

“Kita bisa belajar dari kontraktor-kontraktor yang membawa teknologi baru, makanya ada proses dialog dan proses teknologi yang berjalan agar kita mengetahui apa yang akan mereka belanjakan di kemudian hari”, imbuhnya.

Sementara itu pada Rabu (23/1/13) lalu, Ekonom UI Faisal Basri menegeluarkan statement bahwa sistem cost recovery selama ini yang diterapkan oleh pemerintah sangat rumit dilakukan. Maka ia mengusulkan kepada Komisi VII agar dalam revisi Undang-Undang Migas yang baru sistem cost recovery dihapuskan. Karena membuat negara terlalu ikut campur terhadap persoalan bisnis KKKS.

"Cost recovery tidak perlu dicantumkan dalam revisi UU Migas, nanti kalau cost recovery meningkat, negara juga kalang kabut," tutur Faisal dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (23/1/13).[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU