Gawat, Payung Hukum Apapun 'Mandul' Stop Ilegal Mining di Babel
Area ilegal mining darat di Bangka Belitung (Foto: Ain/Seruu.com)
Pemberlakuan Permen 24, UU di Babel nggak mempan lagi, karena hampir semua institusi dan aparat daerah ikut bermain dan terlibat, mulai dari pemda sampai aparat keamanan - Bruri Rusyadi

Jakarta, Seruu.com – Seperti dikutip dari pernyataan pengamat pertimahan Indonesia Bambang Herdiansyah bahwa ekspor timah asal Indonesia Desember 2012 mencatat kenaikan 9,4% menjadi 8.689,2 ton dibandingkan ekspor bulan sebelumnya sebesar 7.946 ton. Dan dijelaskannya berdasarkan pernyataan Toto Rusbianto, Kepala Sub Direktorat Ekspor Produk Pertambangan Kementerian Perdagangan RI, secara tahunan, ekspor timah Indonesia sepanjang 2012 mengalami kenaikan 3% menjadi 98.817 ton dibandingkan 2011 sebesar 95.969 ton, meski harga timah pada 2012 turun cukup tajam.

Sementara itu, menurut catatan IRTI, lembaga riset timah independen yang berbasis di Inggris, Indonesia memasok 40% dari total perdagangan timah 2012. Dan dilansir dari data London Metal Exchange menyebutkan timah mulai merangkak naik dengan total kenaikan hingga 44% sejak Juli 2012 atau saat menyentuh level harga terendah hingga akhir tahun.

Paparan kenaikan ekspor timah bersumber dari beberapa data di atas memang ironis jika pada faktanya justru PT Timah sebagai satu-satunya perusahaan BUMN dengan luas IUP 473.800 hektare atau 89 persen dari total IUP yang ada di Bangka Belitung, justru ekspornya pada tahun 2012 sekitar 28.364 MT, dan jika PT Kobatin yang hanya 6 persen luasan IUP-nya dari total seluruh IUP yang ada di Babel.

Angkanya ekspornya seperti tahun sebelumnya berkisar 6.000-7000 MT, artinya perusahaan swasta timah gabungan atau smelter kembali mendapatkan angka lebih dari 60.000 MT dan lebih besar dari ekspornya tahun 2011.

Kondisi tragis penurunan ekspor timah dari PT Timah ini diamini anggota Komisi I DPRD Babel Bruri Rusyadi, bahkan politisi PDIP ini menggambarkan jika bukan hanya penurunan ekspor yang terjadi tapi semakin “ludes”-nya lahan pertambangan yang akhirnya memicu illegal mining darat nekat merambah kawasan hutan terlarang.

“Kondisi timah di Bangka memang mengalami penurunan karena lahannya sudah semakin habis, tapi bukan berarti pelaku tambang ilegal itu berkurang malah sekarang mereka rambah lahan terlarang misalnya hutan produksi, lindung dan konservasi yang dibabat mereka,” tegas Bruri ketika dihubungi Seruu.com , Sabtu (26/1/2013) sore ini.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, saat dugaan keterlibatan aparat semakin mencuat dalam ilegal mining timah Babel, yang diduga kuat memback-up kegiatan penambangan.

“Contohnya, bila salah satu institusi yang turun lakukan penangkapan, institusi lain mundur akhirnya masyarakat yang lakukan penambangan dijadikan ATM mereka,” ujarnya.

Menurutnya, payung hukum apapun bahkan UU Minerba nomor  4 tahun 2009, juga Permen 24 tahun 2012 tidak mempan lagi menghentikan aktivitas penambangan liar baik di darat maupun lepas pantai. Hal ini diperparah dengan keterlibatan beberapa oknum dalam intitusi juga aparat daerah nakal yang tidak cuma ikut “bermain” tapi terlibat langsung.

“Pemberlakuan Permen 24, UU di Babel nggak mempan lagi, karena hampir semua institusi dan aparat daerah ikut bermain dan terlibat, mulai dari pemda sampai aparat keamanan,” kata Bruri. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU