DPRD Babel:Kami Sudah ke ESDM, BUMN Bahkan KPK Tapi Tak Ada Hasil
Barisan Tambang Ilegal Apung di Permis, Bangka Belitung (Foto: Ain/Seruu.com)
Kita udah sangat kompleks untuk lakukan koordinasi di daerah saya teriak terus melalui media itupun tidak buat aparat dan pemda ketakutan akhirnya ke pusat ke ESDM, BUMN, malah oleh ESDM disarankan ke KPK ini kan nggak jelas. Kita tidak berhadapan dengan Dahlan, tapi dengan sekretaris Dirjen, mereka bilang akan sampaikan pada Dahlan. Tapi sampai sekarang sama sekali belum ada hasil - Bruri Rusyadi

Jakarta, Seruu.com – Bisa dinyatakan kondisi pertambangan timah di Bangka Belitung saat ini dalam kondisi kritis, diungkapkan anggota Komisi I DPRD Babel Bruri Rusyadi tidak hanya penambangan illegal darat yang makin parah dengan pembabatan kawasan hutan lindung juga hutan produksi. Toh meskipun telah berulang kali diekspose di media, terutama media lokal tentang pelanggaran yang dilakukan termasuk oleh pengusaha KIP (Kapal Isap Produksi) yang notabene bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan atau hanya efek jera dari para pelaku.

Bruri menyebut, membudaya-nya pelanggaran terhadap UU Minerba No 4 tahun 2009 dan Permen ESDM No 28 tahun 2009 yang kini telah direvisi menjadi Permen ESDM No 24 tahun 2012 ini berawal dari Dinas Pertambangan dan Pemerintah Daerah yang mempermainkan aturan. Hingga , dan persoalan utama terdapat pada legalitas ijin KIP tersebut. Hingga seolah-olah saat ini aktivitas pertambangan di Babel semua bisa “legal” karena belum ditetapkannya WPR dari pemerintah dan DPR RI.

“Sepertinya merasa legal padahal semua tahu ini jelas illegal, tapi aktivitas pertambangan jalan terus dan sudah puluhan tahun. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, Kabupaten bahkan Propinsi sudah tidak patuhi lagi UU,” ungkap Bruri ketika dikonfirmasi Seruu.com, Sabtu (26/1/2013).

Sangat disayangkan, ketika tidak ada satupun produk hukum bahkan sekelas UU ditakuti oleh oknum-oknum dalam illegal mining, dan penjarahan timah Babel. Bruri turut mengungkapkan kekecewaannya saat pihaknya berusaha membawa permasalahan ke Pemerintah Pusat yaitu Kementrian ESDM dan Kementrian BUMN namun nol besar yang dihasilkan.

“Kita udah sangat kompleks untuk lakukan koordinasi di daerah saya teriak terus melalui media itupun tidak buat aparat dan pemda ketakutan akhirnya ke pusat ke ESDM, BUMN, malah oleh ESDM disarankan ke KPK ini kan nggak jelas. Kita tidak berhadapan dengan Dahlan, tapi dengan sekretaris  Dirjen, mereka bilang akan sampaikan pada Dahlan. Tapi sampai sekarang sama sekali belum ada hasil,” paparnya.

Bahkan langkah terakhir dengan membuat laporan di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diakuinya mengalami kendala.

“Kita sudah koordinasi dengan KPK dan buat laporan, persoalannya kita dapat informasi KPK menghendaki laporan akurat berupa data kerusakan dan unsur korupsinya yang mana, kita mengalami kesulitan,” pungkas politisi PDIP ini.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU