Isi Permen ESDM Pengendalian BBM Tidak Efektif!
Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha (Foto: Ain/Seruu.com)
Itu mesti diingat yang kita manage volume menggunakan teknologi IT, jadi kalau masih menggunakan stiker tidak ada sanksi tidak akan efektif. Makanya kita hargai Pertamina dengan program SMP, minta aja Pertamina buat sukseskan itu gunakan teknologi itu - Satya W Yudha

Jakarta, Seruu.com - Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2013 untuk mengendalikan BBM subsidi tahun ini dinilai tidak efektif oleh anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha. Pasalnya,  dijelaskan dalam Permen tersebut beberapa sektor yang terkena pengendalian BBM bersubsidi dan dilarang mengkonsumsi BBM. Namun disayangkan tidak ada langkah tercantum dalam permen bagaimana menggunakan teknologi IT dalam pengendaliannya.

Satya berpendapat, untuk pengendalian BBM yang efektif diterapkan adalah manajemen volume. Dan pihaknya menyatakan mendukung gerakan Pertamina yang mengusulkan penggunaan SMP (sistem monitoring dan pengendalian) BBM subsidi yang  berbasis teknologi informasi dan kini ditender oleh perseroan.

"Itu mesti diingat yang kita manage volume menggunakan teknologi IT, jadi kalau masih menggunakan stiker tidak ada sanksi tidak akan efektif. Makanya kita hargai Pertamina dengan program SMP, minta aja Pertamina buat sukseskan itu gunakan teknologi itu," kata Satya kepada Seruu.com, Rabu (30/1/2013).

Dengan penggunaan teknologi IT, Ia yakin angka penyelewengan-pun bisa ditekan, dan ini merupakan salah satu cara mengendalikan volume serta menghilangkan penyelundupan.

"Mereka bisa poin of sales dari depo ke SPBU. Dengan poin of sales dipindah dari depo ke SPBU itu sudah mengurangi penyelewengan di sini, dan ini salah satu cara mengendalikan volume dan hilangkan penyelundupan. Semua orang yang isi BBM akan terdeteksi, tanpa itu kalau hanya himbauan kecil volume yang dihemat", tegasnya.

Seperti dikatakan Pertamina pada waktu lalu melalui VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir,  sistem tersebut akan memberikan data realisasi dan pola konsumsi BBM bersubsidi sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan terkait BBM bersubsidi. Perseroan telah mengusulkan agar pembiayaan sistem tersebut dimasukan dalam alfa BBM bersubsidi. Dari situ, Pertamina pun sempat memperkirakan total anggaran yang diperlukan untuk penerapan sistem tersebut sekitar Rp800 miliar.

"Soal pembiayaan (SMP) masih dalam pembahasan, karena keuntungan dari penerapan sistem ini bisa digunakan pemerintah. Pemerintah bisa mendapatkan data kebutuhan BBM, pola konsumsi masyarakat dan bisa mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sehingga menghemat anggaran untuk subsidi," ujarnya, Rabu (23/1/13).[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU