DPR: Permen 01 tahun 2013 Tak Akan Berikan Hasil yang Signifikan
Satya Widya Yudha (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Satya W Yudha anggota Badan Anggaran DPR RI menegaskan option pemerintah dalam mengendalikan BBM subsidi yang dituangkan dalam Permen ESDM No 1 Tahun 2013 dengan pelarangan kendaraan dinas pemerintah, BUMN, kendaraan barang pertambangan, perkebunan juga kapal mengkonsumsi BBM bersubsidi tidak akan memberikan hasil yang signifikan.

Diakuinya program ini tahun kemarin memang disepakati oleh Komisi 7 untuk penyemangat agar tidak mengkonsumsi BBM subsidi lagi. Tapi ia menyadari tidak ada penghematan maksimal yang dilakukan terlebih kendaraan dinas adalah mobil negara, yang pasti percuma kalau jika membeli Pertamax karena cost yang dikeluargan negara lebih tinggi. Meskipun konsumsi BBM subsidi volumenya mengecil.

"Semua kita tahu itu masalahnya, kita setujui supaya ada semangat aja bahwa jangan beli yang bersubsidi. Tapi ini semua mobil negara jadi percuma kalau dia beli Pertamax ya akhirnya costnya lebih tinggi meski volume lebih kecil dari BBM subsidi, sama saja masuk kantong kanan keluar kantong kiri", tegas anggota Komisi VII DPR RI ini kepada Seruu.com di Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Politisi Golkar ini memastikan option Permen 01 tahun 2013 tidak akan bisa menekan konsumsi BBM bersubsidi untuk jangka panjang. Karena dinilainya pengendalian BBM yang efektif tahun 2013 ini adalah manajemen volume. Maka Satya mendukung gerakan Pertamina yang mengusulkan penggunaan sistem IT SMP (sistem monitoring dan pengendalian) BBM subsidi yang  berbasis teknologi informasi dan kini ditender oleh perseroan.

"Untuk jangka panjang ya IT itu. Harus ada payung hukumnya agar masyarakat yakin akan dasar pengendalian subsidi.  Pemerintah harus mengatur BBM subsidi karena harus dikonsumsi oleh kalangan yang benar-benar membutuhkan", jelas Satya.

Dalam Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2013 dijelaskan beberapa sektor yang terkena pengendalian BBM bersubsidi, diantaranya:

1. Pentahapan pembatasan penggunaan Bensin RON 88 untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD yang dilaksanakan untuk wilayah Jawa Bali mulai 1 Februari 2013 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dan dilaksanakan mulai 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi.

2. Pentahapan pembatasan penggunaan Solar untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD yang direalisasikan sejak 1 Februari 2013, di Jabodetabek. Dan mulai 1 Maret 2013  untuk wilayah Jawa Bali lainnya.

3. Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan  perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi.

4. Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi terhitung mulai 1 Maret 2013.

5. Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi.

Dan masih ada pengecualian dalam pelaksanaan Permen ini yaitu bagi kendaraan Dinas berupa ambulance, mobil jenazah, pemadam   kebakaran dan pengangkut sampah.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU