ESDM: Penegakan Hukum di Babel Butuh Pengawasan!
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo (Kiri) di kantor KESDM, Kamis (31/1/2013) (Foto: Ain/Seruu.com)
Sekarang yang ngawasi siapa, yang inforce siapa. Oleh karena itu mereka harus lakukan reklamasi, mereka harus menjaga lingkungan dan dikembalikan ke posisi semula. Tapi pengawasan lapangan juga harus ada - Susilo Siswoutomo

Jakarta, Seruu.com - Tidak hanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap “mati”-nya hukum juga pembiaran terhadap illegal mining yang menyebabkan anjloknya ekspor PT Timah sebagai BUMN, dan maraknya pengerusakan area hutan dan laut dengan penambangan illegal di darat maupun laut. Anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung (Babel) Bruri Rusyadi, meminta pemerintah pusat berikan sanksi tegas terhadap pemerintah daerah juga semua oknum aparat dari berbagai institusi yang jelas memback-up penambangan liar, terlebih tanpa adanya upaya melakukan reklamasi.

Tidak dipungkiri, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyadari adanya masalah dalam penegakan hukum, yang seharusnya jalan tapi tidak dijalankan. Belum lagi tidak adanya pengawasan, maka dari itu pihaknya kini berupaya menggeber perusahaan-perusahaan tambang melaksanakan kewajiban sesuai UU Minerba nomor 4 tahun 2009.

“Sekarang yang ngawasi siapa, yang inforce siapa. Oleh karena itu mereka harus lakukan reklamasi, mereka harus menjaga lingkungan dan dikembalikan ke posisi semula. Tapi pengawasan lapangan juga harus ada,” tegasnya kepada Seruu.com di kantor ESDM Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Logikanya, lanjut Susilo saat pengusaha terbukti “nakal” memang dilaporkan ke polisi, tapi nyatanya sebagian jalan dan tidak. Yang pasti pemerintah, pejabat bahkan aparat menurutnya tidak mendukung oknum untuk melanggar apalagi aparat.

“Kita nggak putus asa, transaksi aparat saya nggak bisa komentar orang itu kan melanggar yang melanggar nggak takut berarti nature-nya kesana,” tambahnya.

Terkait belum adanya punishment akan tindakan melanggar hukum oknum-oknum dalam illegal mining ia menilai sudah jelas ada konsekuensi hukumnya, dan media lah yang harus berperan aktif dalam membantu mengungkapkan serta mengumpulkan bukti terjadinya illegal mining timah.

“Kan bisa dipidana kayak kemarin ditangkap KPK, tinggal nangkap itu ada prosedur. Masalah bukti itu peran media, tunjukkan bukti- bukti ini begini. Semakin banyak diberitakan dan ditulis makin beranilah pejabat-pejabat yang kurang berani ambil tindakan,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu Brur memastikan, kondisi semrawut lingkungan Bangka Belitung akan semakin parah pada tahun 2013 ini jika regulasi mengalami stagnasi tanpa punishment  juga pengawasan dalam pelaksanaannya. Dengan lahan sekitar 80% lebih di Bangka yang sudah habis digali tanpa direklamasi, menurut Bruri hanya tinggal 20% sisanya yang kini masih terus digarap.

“Kondisi yang ada sekarang ini bumi Babel benar-benar hancur dan terkoyak-koyak, sementara pelaku-pelaku tambang tidak pernah lakukan kewajiban reklamasi. Padahal wajib dalam UU no 4 tahun 2009, bila melakukan pelanggaran pada 1 pasal saja itu dikenakan sanksi pidana, tapi tidak pernah dilakukan, reklamasi nggak jalan, sanksi hukumnya nggak jalan,” ungkapnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU