Berantas Illegal Mining Timah, Ditjen Minerba Akan Bentuk WPR
Direktur Jendral Mineral dan Batubara KESDM Thamrin Sihite (Foto : Nurul Ainiyah/seruu.com)
Format baru dalam pemberantasan illegal mining, kalau cuma penegakan hukum juga cuma datang pergi jadi akan kita pikirkan konsep WPR (wilayah pertambangan rakyat) agar masyarakat terlibat dalam semua kegiatan -- Dirjen Minerba KESDM, Thamrin Sihite

Jakarta, Seruu.com - Jika Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyadari adanya masalah dalam penegakan hukum, yang seharusnya jalan tapi tidak dijalankan dalam kasus illegal mining timah Babel yang telah berlangsung puluhan tahun. Meski ada produk hukum, aparat hukum toh menurutnya tidak adanya pengawasan sehingga pelnaggaran dianggap hal biasa. Maka dari itu pihaknya kini berupaya menggeber perusahaan-perusahaan tambang melaksanakan kewajiban sesuai UU Minerba nomor 4 tahun 2009.


Perspektif berbeda dikemukakan Direktur Jendral Mineral dan Batubara KESDM Thamrin Sihite, dimana ia menyebut illegal mining berawal dari banyak aspek di masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, kemampuan investasi juga lemahnya ketaatan akan hukum. Maka menyikapi permasalahan timah Babel yang kian parah ini, pmerintah kini memikirkan format baru untuk memenkan illegal mining.


“Format baru dalam pemberantasan illegal mining, kalau cuma penegakan hukum juga cuma datang  pergi jadi akan kita pikirkan konsep WPR (wilayah pertambangan rakyat) agar masyarakat terlibat dalam semua kegiatan”, ujarnya kepada Seruu.com di kantor KESDM Jakarta, Kamis (31/1/13).


Dalam format WPR ini nantinya yang menjadi “bapak angkat” adalah Bupati, yang diharuskan pemerintah untuk menyusun Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).


“Bapak angkatnya adalah Bupati, harusnya ia sosialisasikan, susun Amdal-nya agar pengelolaannya bagus, bagaimana keselamatan kerjanya, sekaligus awasi dan bina pelaku tambang”, tutupnya.   


Sebelumnya Wamen ESDM Susilo Siswouto mengatakan, jika pengusaha tambang terbukti “nakal” memang dilaporkan ke pihak yang bertwajib, tapi nyatanya sebagian jalan dan tidak. Yang pasti pemerintah, pejabat bahkan aparat menurutnya tidak mendukung oknum untuk melanggar hukum apalagi aparat tapi tetap dibutuhkan pengawasan di lapangan jika memang oknum hukum terlibat.


 “Sekarang yang ngawasi siapa, yang inforce siapa. Oleh karena itu mereka harus lakukan reklamasi, mereka harus menjaga lingkungan dan dikembalikan ke posisi semula. Tapi pengawasan lapangan juga harus ada, kita nggak putus asa, transaksi aparat itu kan melanggar dan yang melanggar nggak takut berarti nature-nya kesana” tegasnya kepada Seruu.com di kantor ESDM Jakarta, Kamis (31/1/2013).[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU