Masih Pertahankan BPH Migas, KSPMI Siap Ajukan Uji Materi Lagi
Faisal Yusra, Ketua Serikat Pekerja Migas Indonesia (SPMI) (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra menegaskan pihaknya serius menuntut pembubaran BPH Migas dengan mengajukan mengajukan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada 22 Juni 2012.

Uji materi yang diajukan KSPMI ini juga menggandeng Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Ugan Gandar (Presiden) dan Noviandri (Sekjen) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan register pendaftaran nomor 574/PAN.MK/2012 dimana memuat beberapa permohonan penting yang  pada intinya beberapa Pasal UU Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

“Juni 2012 lalu kami sudah ajukan judisial review ke MK, kita tunggu pleno saja”, singkatnya kepada Seruu.com, Minggu (3/2/2013).

Salah satu permohonan yang diajukan adalah meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, Pasal 46, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 63 huruf c UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Disamping itu, FSPPB dan KSPMI meminta Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahkan Faisal mengaku tidak segan mengajukan uji materi lagi bila nantinya UU Migas baru yang kini masih dalam revisi di DPR RI tetap tidak berpihak kepada rakyat terlebih jika BPH Migas masih belum dibubarkan.

“Bagi kami pekerja migas, siapapun yang kelola migas nggak masalah. Gaji kami nggak berkurang toh, tapi BPH Migas memang harus dibubarkan. Kami akan terus ajukan judisial review kalau ini tetap tidak berikan hak-hak rakyat, bukan rakyat yang minta kita lakukan judisial review kami biaya sendiri dan jalan sndiri”, tegasnya.

Adapun tuntutan lain adalah permohonan untuk menyatakan Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, Pasal 46, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 63 huruf c UU Migas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Demikian pula Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas dimohonkan untuk tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Ia menjelaskan idealnya dalam revisi RUU Migas, kali ini peran BP Migas yang kini digantikan SKK Migas dikembalikan ke Pertamina, dimana regulasi semua diatur pemerintah dan operasional dijalankan Pertamina.

“Semua bisnis jika ada perusahaan asing, perusahaan nasional, maupun koperasi kerjakan bagian tertentu dalam supply chain. Misalnya, kapal kerjasama dengan Pertamina untuk operasional, tapi satu supply chain pengelolaannya Pertamina”, jelas Faisal.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU