Tempatkan KKKS Secara Proporsional Agar Masyarakat Tidak Merugi
Edy Hermantoro (Aini/Seruu.com)
Intinya hal ini masih kita bahas internal melaui rapat antar kementerian dan instansi terkait. Untuk RUU Migas saat ini sedang dibahas di Internal Direktorat Jenderal Migas, spesifiknya masih belum bisa kita kemukakan disini - Edy Hermantoro

Jakarta, Seruu.com - Ada beberapa poin yang menjadi perhatian pemerintah yaitu Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam dalam penyusunan RUU Migas baru dalam rapat paripurna hak angket di DPR dan Masukan dari Mahkamah Konstitusi, pasca dibatalkan beberapa pasal oleh MK yang juga membubarkan BP Migas. Namun ia tidak menjabarkan sama sekali poin-poin tersebut, pasalnya poin tersebut masih menjadi wacana dalam rapat antar  kementrian juga instansi yang memiliki korelasi terkait.

"Intinya hal ini masih kita bahas internal melaui rapat antar kementerian dan instansi terkait. Untuk RUU Migas saat ini sedang dibahas di Internal Direktorat Jenderal Migas, spesifiknya masih belum bisa kita kemukakan disini," ungkap Dirketur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) KSDM, Edy Hermantoro ketika ditemui Seruu.com seusai diskusi dengan tema Payung Hukum Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dan Biaya Operasional yang diselenggarakan oleh Iluni Universitas Indonesia di Hotel Gran Melia, Jakarta, (5/2/2013).

Di waktu dan tempat yang sama, Mantan Dirjen Migas dan Direktur Pertamina EP, Suyitno Padmosukismo menegaskan dalam RUU tersebut seharusnya pemerintah itu mampu membuat terobosan dalam. Terlebih banyak distrust dari investor asing akibat ketidakpastian regulasi dalam  pelaksanaan industri migas di indonesia.

Menurutnya tanpa terobosan, dipastikan permasalahan di sektor migas akan sangat sulit diatasi. Maka lewat RUU migas inilah pemerintah diharapkan mampu membuat produk-produk kebijakan yang melindungi kepentingan bangsa dan negara di sektor migas.

"Di Indonesia dalam sektor migas, kemampuan finasial negara masih sangat minim untuk membiayai proyek-proyek migas yang padat akan modal, resiko dan teknologi," tegasnya.

Dengan kondisi nyata seperti saat ini, ia berpendapat Indonesia tetap membutuhkan peran investor, dalam artian menempatkan para pemodal di sektor migas ini secara proporsional agar tidak merusak kepentingan rakyat Indonesia atas pengelolaan migas nasional. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU