Freeport Wajib Jalankan PP 24/2012 Dengan Divestasi 51% Sahamnya!
PT Freeport (Istimewa)
Badan Usaha Indonesia ini yang nantinya ada bagi hasil, proses divestasi yang harusnya mendivestasikan saham-sahamnya ke pemerintah kita. Cuman di KK divestasinya cuma 10% dan saat perpanjangan juga nggak diperbesar lagi. Lihat yang di Newmont 24%, tapi Freeport sampai hari ini masih 10% - Hikmahanto

Jakarta, Seruu.com - Seperti diatur dalam PP nomor 24 tahun 2012 yang mewajibkan seluruh perusahaan tambang termasuk pemegang Kontrak Karya seperti PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen, namun nyatanya perusahaan tambang raksasa tersebut justru hanya melakukan divestasi sebesar 10 persen hingga tahun ini.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menegaskan, divestasi ini tidak ada toleransi lagi meski dalam PP tersebut hanya diberlakukan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun KK juga bisa diwajibkan melalui proses renegosiasi. Dikatakannya pemerintah bukanlah kontraktor, tapi pemerintah yang berkontrak dengan PT bentukan kontraktor seperti PT Freeport Indonesia bukan PT Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, melainkan badan usahanya di Indonesia.

"Badan Usaha Indonesia ini yang nantinya ada bagi hasil, proses divestasi yang harusnya mendivestasikan saham-sahamnya ke pemerintah kita. Cuman di KK divestasinya cuma 10% dan saat perpanjangan juga nggak diperbesar lagi. Lihat yang di Newmont 24%, tapi Freeport sampai hari ini masih 10%," kata Hikmahanto kepada Seruu.com di Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Jiki diamati, menurut Hikmahanto perjanjian pemerintah dengan pihak korporasi sangat lemah, terlebih belum ada investasi dari pihak Freeport oleh pemerintah. Apalagi saat pemberian ijin konsesi untuk tambang tiba-tiba ada penemuan tambang emas diluar dugaan pemerintah.

"Bingungnya pada tahun 1991 yang dia perpanjang kenapa nggak dinaikin divestasinya, dan itu diteken sama pemerintah. Ini aneh, kecuali ada oknum yang main yang teken," imbuh Hikmahanto.

Ia memperjelas PP adalah kaidah yang bersifat memaksa, jika dulu Freeport mungkin tidak dikenai. Maka, sekarang sudah ada PP tersebut. Tentunya  menjadi acuan atas perwujudan asas keadilan, maka sudah seharusnya  Freeport mau tidak mau mengikuti kewajiban divestasi.

Untuk diketahui, PP No.24 Tahun 2012 berisi tentang Perubahan atas PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. PP tersebut diteken oleh Presiden SBY pada 21 Februari 2012. Dalam pasal 1a disebutkan, kepemilikan peserta Indonesia dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari 20% pada tahun keenam, lalu 30% pada tahun ketujuh, 37% pada tahun kedelapan, 44% pada tahun kesembilan, dan 51% pada tahun kesepuluh dari jumlah seluruh saham.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU