Ketua Aspebindo: Kebijakan DMO Tidak Jalan dan Tanpa Sanksi Tegas
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Ferry J. Juliantono (Foto: Ain/Seruu.com)
Nggak ada punishment dari pemerintah mana coba, nggak pernah ada. Buktiin sama saya siang ini ada nggak sanksi? Selama puluhan tahun perusahaan batubara yang tidak memenuhi kebutuhan DMO pernah kah dapat sanksi, harusnya kan ada pengurangan kuota ekspor malah ditambah-tambahin, teguran nggak ada - Ferry J. Juliantono

Jakarta, Seruu.com – Dengan target pencapaian DMO (domestic market obligation) untuk batubara di tahun 2013, Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite mengaku bahwa selama ini PKP2B berskala besar melakukan komplain karena dikenai DMO berdasar keputusan pemerintah. Dan bila mereka tidak memenuhi DMO dan lebih memilih ekspor akan ada sanksi yaitu dikuranginya produksi sebesar 50%.

Kini, telah diputuskan kewajiban DMO tidak hanya bagi PKP2B. Berdasarkan rekonsiliasi pertambangan ke delapan, kewajiban tersebut juga akan dikenakan pada IUP operasi produksi batubara dengan produksi batubara 1 juta ton dan bila memenuhi kriteria lainnya.

Hal ini dilakukan demi mengamankan PLTU di seluruh Indonesia khusunya PLN, agar jangan sampai saat Ditjen Minerba menunjuk IUP untuk DMO tetapi justru tidak siap yang akhirnya menimbulkan masalah di dalam negeri. Adapun syarat bagi IUP operasi produksi tersebut harus C n C sehingga memiliki kepastian hukum.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Ferry J. Juliantono menentang tegas akan ketiadaan punishment dari kebijakan DMO ini. Pasalnya ia menyebut pemerintah tidak pernah memberikan bukti perusahaan-perusahaan mana saja yang dikurangi jumlah produksinya hingga 50% akibat tidak menjalankan kewajiban DMO yang telah berpuluh-puluh tahun diterapkan pemerintah.

"Nggak ada punishment dari pemerintah mana coba, nggak pernah ada. Buktiin sama saya siang ini ada nggak sanksi? Selama puluhan tahun perusahaan batubara yang tidak memenuhi kebutuhan DMO pernah kah dapat sanksi, harusnya kan ada pengurangan kuota ekspor malah ditambah-tambahin, teguran nggak ada," ujarnya ketika ditemui Seruu.com di Palma One,  Jakarta, Kamis (7/2/2013).

Selain tidak adanya sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi DMO, Ferry merasa kebijakan ini tebang pilih dengan hanya diwajibkan bagi perusahaan kecil, dan justru diabaikan oleh perusahaan besar.

"DMO itu diabaikan oleh perusahaan-perusahaan besar, karena mereka andalkan harga ekspor yang lagi bagus tapi sekarang pas lagi turun perlombaan mau DMO memasukkan dalam negeri," tegasnya.

Sesuai dengan kewajiban DMO 2013 yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri ESDM No.2934 K130/MEM/2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batu Bara untuk Kepentingan Dalam Negeri pada 2013 minimal penjualan batu bara di dalam negeri (domestic market obligation) oleh badan usaha pertambangan batu bara dipatok 20,30% dari produksi 366 juta untuk tahun 2013. Jumlah itu menurun dibandingkan persentase minimal penjualan 2012 sebesar 24,72%.

Dijelaskannya, persentase DMO 2013 tersebut berasal dari perkiraan produksi batu bara tahun depan sebesar 366.042.287 ton. Jumlah ini berasal dari 45 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), satu perusahaan BUMN, dan 28 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara.[Ain]








 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU