Pemerintah Nyatakan Sudah Tegas Berikan Sanksi Dalam DMO

Jakarta, Seruu.com - Jika Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Ferry J. Juliantono menentang tegas akan ketiadaan punishment dari kebijakan DMO (domestic market obligation) yang dikeluarkan pemerintah. Dengan tidak pernah memberikan bukti perusahaan-perusahaan mana saja yang dikurangi jumlah produksinya sebesar 50% akibat tidak menjalankan kewajiban DMO yang telah berpuluh-puluh tahun diterapkan pemerintah.

Maka Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementrian ESDM Edy Prasodjo mengatakan, jika DMO tergantung pada permintaan mengingat   adanya pelaku dan suplier dalam kebijakan ini.

"Jadi dari 2 hal itu aja, DMO tergantung pada permintaan. Ada pelaku dan suplier", katanya ketika ditemui sore tadi di Jakarta, Kamis (7/2/2013).

Dengan target DMO untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan banyaknya produksi batubara dalam negeri. Edy menyatakan pemerintah telah berkomitmen merealisasikan kebijakan ini dengan beberapa mekanisme. Bahkan dikatakannya pemerintah tidak ragu memberikan sanksi jika perusahaan tersebut melanggar.

"Kalau yang nggak memberikan DM-nya sesuai maka kita berikan peringatan 3 kali, langsung sanksinya pemotongan produksi sampai maksimal 50 persen. Pengawasannya kan bulanan, kita dapat dari data-data perusahaan, dan ada pengawas juga yang ngecek ke lapangan.  Kita kan udah cukup tegas, jadi sejauh ini nggak ada yang dikenai, dengan sanksi aja mereka udah mencoba untuk memenuhi", terangnya.

Edy memperkirakan harga batubara untuk tahun ini akan ada gejala kenaikan dan ada beberapa faktor, salah satunya cuaca juga musim.

"Tahun ini kelihatannya ada gejala mau naik, sekarang aja udah 89 sen dolar. Penyebabnya memang biasanya di awal-awal tahun ada perubahan salah satunya musim dingin".

Terkait moratorium ijin baru di Kaltim ia mengakui adanya kemungkinan itu terjadi, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan dari segi lingkungan, "kalau  dari sejak UU nomor 4 tahun 2009 sampai sekarrang ijin-ijin baru itu udah nggak ada. Semuanya itu hanya ijin-ijin lama sebelum tahun 2009. Itu pelaksanaannya memang di otonomi daerah", tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU