PT Timah: WPR Opsi Tepat Kendalikan Ilegal Mining
Coorporate Secretary PT Timah (Persero) Tbk, Agung N Soeratno (Foto: Nurul Ainiyah/Seruu.com)
Kalau di luar IUP kita, nggak masalah selama ini pemerintah banyak melakukan hal untuk penertiban. UU dan Permen tidak efektif, mungkin dari sini wacana diharapkan adanya WPR ini bisa jelas mengatur mereka nambang dimana, yang tanggung jawab lingkungan siapa - Agung Soeratno

Jakarta, Seruu.com - Wacana yang dikemukakan Direktur Jendral Mineral dan Batubara KESDM Thamrin Sihite, memerangi illegal mining yang ia sebut  berawal dari banyak aspek di masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, kemampuan investasi juga lemahnya ketaatan akan hukum. Dengan memberikan format baru untuk menekan illegal mining.

Thamrin meyakini format baru ini akan efektif dalam pemberantasan illegal mining, karena jika hanya penegakan hukum dirasanya cuma datang dan pergi, maka Direktorat Minerba tengah memikirkan konsep WPR (wilayah pertambangan rakyat) agar masyarakat terlibat dalam semua kegiatan.

Coorporate Secretary PT Timah (Persero) Tbk Agung Soeratno menyambut baik wacana tersebut, dengan adanya WPR tentunya masyarakat Babel yang selama ini melakukan penambangan secara serampangan dan tidak tahu meminta wilayah ke siapa dan seperti apa, karena menjadi otoritas di Bupati. Maka dengan WPR ditetapkan, meski belum diketahui nantinya akan di atas IUP Timah atau bukan tentu bisa memperjelas berbagai pelaksanaan kebijakan yang selama ini diterbitkan pemerintah.

"Kalau di luar IUP kita, nggak masalah selama ini pemerintah banyak melakukan hal untuk penertiban. UU dan Permen tidak efektif, mungkin dari sini wacana diharapkan adanya WPR ini bisa jelas mengatur mereka nambang dimana, yang tanggung jawab lingkungan siapa," ujar Agung kepada Seruu.com di Jakarta, Sabtu (9/2/13).

Namun PT Timah tidak bisa menuntut sebelum adanya kejelasan WPR tersebut akan ditetapkan di atas lahan   IUP PT Timah atau di luar.

"Tapi kita menghargai kalau ada upaya pemerintah tertibkan ilegal mining. Ini yang membuat kerusuhan terakhir-terakhir ini, sudah jelas kita meminta bantuan pemerintah untuk lakukan ini (pembentukan WPR). Kondisi di lapangan, saya melihat memang terjadi ilegal mining dari banyak segi, tapi  keterlibatan siapa-siapa kita butuh pembuktian", jelasnya.

Disebutkan Thamrin Sihite, dalam format WPR ini nantinya yang menjadi “bapak angkat” adalah Bupati, yang diharuskan pemerintah untuk menyusun Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Bapak angkatnya adalah Bupati, harusnya ia sosialisasikan, susun Amdal-nya agar pengelolaannya bagus, bagaimana keselamatan kerjanya, sekaligus awasi dan bina pelaku tambang,” kata Thamrin KESDM Jakarta, Kamis (31/1/13).[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU