ICEL Akan Dorong Efektifitas UU dari Parlemen
Kerusakan Lingkungan (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com – Dalam kurun waktu 2007 hingga 2011 eksplorasi SDA (sumber daya alam) di Indonesia memberikan kontribusi 64% dari Produk Nasional Bruto, bahkan pada tahun ini pemerintah menetargetkan penerimaan dalam pagu APBN 2013 dari sektor SDA sebesar Rp 197,2 triliun.

Adapun strategi peningkatan tersebut berdasar Nota Keuangan APBN 2013 yaitu dengan peningkatan target lifting migas di atas 1 juta barel perhari (bph), optimalisasi penerimaan SDA non Migas melalui peningkatan volume produksi dan pengembangan potensi usaha pertambangan panas bumi.

Melihat paparan dalam struktur APBN tersebut, terlebih suasana politik menjelang Pemilu 2014 dipastikan oleh Indonesian Center for Environtment Law (ICEL) dalam agenda tahun ini akan menyisakan banyak sekali persoalan terutama menyangkut kerusakan lingkungan yang pada kenyataanya hampir tidak pernah dijadikan agenda utama.

“Soal-soal lingkungan dan SDA yang tidak selesai, dan jika kita bercermin pada periode ini, merupakan pride carut marutnya Parlemen. Persoalan-persoalan tersebut akhirnya menjadi sangat beresiko dibarter di tahun politik ini,” tegas Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo kepada Seruu.com di Jakarta, Minggu (9/2/13).

Berdasarkan pemantauan ICEL, persoalan yang sangat urgent di tahun ini dilihat dari ketidakmampuan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menekan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, bahkan pembiaran oleh pemerintah pusat juga tidak adanya keseriusan dari perlemen menjadi indikator semakin parahnya dampak dari pertambangan.

Ini harus diseriusi oleh partai atau parlemen, ICEL melihat peluang bagaimana mengadvokasikan permasalahan ini ke DPR maupun DPD”, ujarnya.

Tian menambahkan, pihaknya kini juga tengah mendalami studi terkait implementasi UU ini, dan berupaya mendorong melalui kekuatan parlemen agar UU 32 Tahun 2009 mampu menjadi mekanisme  untuk melindungi lingkungan.

“Kita mendorong ini lewat kekuatan di Parlemen, ketidak patuhan pemerintah terhadap mandat UU sebagai  bentuk merendahkan lembaga perwakilan rakyat,”tandasnya.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU