Ilustrasi pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas eksploitasi Sumber Daya Alam (Istimewa)
Seperti tambang nikel di Maluku Utara, bayi sejak lahir kepala luka dan tidak bisa disembuhkan. Banyak kasus yang berdampak dari pengelolaan SDA. Kalo di daerah perkotaan, studi kami 57 persen masyarakat Jakarta terkena pencemaran udara. Saya pikir agak sulit kalau kita mengedepankan isu lingkungan untuk jadi perhatian DPR - Henri Subagiyo

Jakarta, Seruu.com – Dalam paparan ICEL (Indonesian Center for Environtment Law), tren konflik dan pelanggaran HAM berbasis SDA pada tahun 2013 tercatat konflik yang diakibatkan oleh aktivitas eksploitasi SDA akan semakin meningkat seiring dengan makin maraknya perijinan yang diberikan Pra Pemilu maupun Pemilukada. Begitu pula dengan konflik yang diakibatkan oleh aktivitas “bisnis konservasi” yang turut meningkat dengan makin siapnya infrastruktur penunjang.

Dalam hal ini jelas hampir tidak adanya implementasi dari Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan isu lingkungan hidup tidak mendapatkan porsi semenarik isu korupsi meski banyak praktek KKN di dalamnya.

“Dan dampaknya langsung ke masyarakat sekitar, maka dari itu kami akan coba dorong ini dari DPR yang mempunyai peran sangat signifikan. Di UU 32 sendiri ada fungsi-fungsi yang diberikan kepada DPR,” tegas Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo kepada Seruu.com di Jakarta, Minggu (9/2/13).

Dengan dorongan melalui parlemen ICEL berharap bisa mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan UU Nomor 23 tahun 2009. Ahmad Syafrudin, Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal mengatakan dengan peningkatan produksi energi tahun ini maka akan menjadi ancaman sendiri bagi lingkungan. Dimana energi tidak hanya digunakan tapi dieksploitasi. Sehingga banyak kawasan yang berdekatan dengan tempat penambangan yang menjadi tumbal dari kerusakan lingkungan.

“Seperti tambang nikel di Maluku Utara, bayi sejak lahir kepala luka dan tidak bisa disembuhkan. Banyak kasus yang berdampak dari pengelolaan SDA. Kalo di daerah perkotaan, studi kami 57 persen masyarakat Jakarta terkena pencemaran udara. Saya pikir agak sulit kalau kita mengedepankan isu lingkungan untuk jadi perhatian DPR,” jelasnya.

Ada opsi lain menurut Ahmad bagaimana agar mendorong Kementerian Lingkungan Hidup agar diisi oleh orang-orang yang mampu mengimplementasikan UU karena toh personil KLH sendiri diakuinya tidak kompeten. Ia pesimis 1 tahun kedepan persoalan ini bisa selesai.

“Ini catatan bagi politikus, agar mereka mengingat bagaimana utang mereka terselesaikan,” imbuh Ahmad.[Ain]

 

Tags:

Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar b
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
Peraturan Komentar