Masalah Laut Timor, PT TEP Harus Sebutkan Nama Pejabat Indonesia
Pencemaran Laut Timor (Istimewa)

Kupang, Seruu.com - Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengungkapkan sejumlah pejabat Indonesia di Jakarta menjadi arsitek penghambat utama dalam upaya penyelesaian kasus pencemaran minyak di Laut Timor, akibat meledaknya kilang minyak Montara pada Agustus 2009.

"Perusahaan yang bertanggungjawab atas kasus pencemaran tersebut, PTTEP Australasia asal Thailand yang mengemukakan hal itu dalam lembar fakta (fact sheet) yang diterima  YPTB,satu-satunya otoritas di Indonesia yang berhak untuk mengajukan klaim dan meminta pertanggungjawaban kepada PTTEP Australasia atas kasus pencemaran tersebut," kata Tanoni kepada wartawan di Kupang, Minggu (10/02/2013) kemarin.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi kedutaan besar Australia itu mengatakan PTTEP Australasia/PTTEP tidak mau menyebutkan nama oknum pejabat Indonesia yang melarang mereka untuk tidak melakukan pertemuan dengan YPTB untuk membahas penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun.

"Sekitar sebulan yang lalu,YPTB secara resmi telah meminta bantuan melalui Kedutaan Besar RI di Bangkok untuk menghubungi PTTEP di Bangkok untuk meminta agar pihak perusahaan dapat menyebut nama pejabat Indonesia tersebut, namun sampai sekarang belum juga ada jawaban," katanya.

YPTB merupakan satu-satunya otoritas yang didukung oleh lebih dari 95 persen masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak Montara, termasuk di antaranya para tokoh masyarakat adat dan pemerintah daerah di Timor Barat dan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lembaga non pemerintah ini memiliki hak untuk mengajukan klaim dan meminta pertanggungjawaban PTTEP Australasia/PTTEP dan pihak terkait lainnya dalam kasus petaka tumpahan minyak Montara yang terus ditutup tutupi sampai saat ini.

Penulis buku ‘Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta itu menegaskan PTTEP Australasia/PTTEP harus bersedia untuk menyebutkan nama pejabat Indonesia yang dimaksud demi penyelesaian kasus pencemaran minyak Montara di Laut Timor. Jika PTTEP Australasia/PTTEP tidak bersedia atau tidak bisa membuktikan siapa yang dimaksudkan dengan pejabat pemerintah Indonesia yang menghambat penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor ini, sama saja dengan mereka telah menyebarkan kebohongan dengan mengadu domba pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri.

Ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat melihat kasus pencemaran Laut Timor ini berdasarkan fakta yang dialami masyarakat korban, bukan hanya menerima laporan-laporan dari pejabat pemerintah di Jakarta yang telah merekayasa semua fakta yang ada.

Terkait dengan kasus pencemaran minyak di Laut Timor ini, YPTB telah secara intensif dan setiap waktu melaporkan dan atau menginformasikan secara formal perkembangan nya  kepada Unit Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) dibawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto.

"Apa yang diperjuangkan YPTB adalah menyangkut hak dan kepentingan masyarakat korban,lingkungan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi dan mengutamakan identitas harga diri dan martabat sebagai bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan lembaga dibawah kepemimpinan nya tersebut," ujarnya. [Irm]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star bwstar bwstar bwstar bwstar bw (2 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU