Dirut Pertamina: DPR Setujui Dana, SMP Jalan Awal Tahun Depan
Dirut Pertamina Karen Agustiawan (Foto: Ain/ Seruu.Com)

Jakarta, Seruu.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro dalam statementnya di beberapa berita mengeluarkan pernyataan bahwasannya  pihaknya memperkirakan program penghematan melalui sistem teknologi informasi tidak berjalan signifikan, hal tersebut karena efektivitas pencapaian target kurang memadai. Ia juga  menjelaskan program serupa pernah dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun lalu dan realisasinya tidak seperti yang diharapkan, karena konsumsi BBM bersubsidi tetap melebihi kuota.

Menanggapi ungkapan Bambang tersebut, Dirut Pertamina Karen Agustiawan hal tersebut tidak bisa dianggap gagal. Karena realisasi sistem IT yang disebut sistem monitoring pengendalian (SMP) BBM subsidi masih dalam tahap uji coba. Dan ada kesalahan pengoperasian dimana sebenarnya menurut Karen, operator SPBU tidak diperbolehkan mengentry nomor kendaraan, karena semestinya data nomor kendaraan diambil langsung dari kepolisian.

"Operator nggak boleh dong mencet-mencet nomor mobil, mestinya data itu kita ambil dari polisi karena pasti operatornya bingung antara mencet-mencet ini sama ngisi apalagi antrean panjang. Kita lakukan itu di 8 SPBU cuma mau lihat ini bisa jalan nggak sih, tentunya bisa kalau semua datanya sudah ada. Tidak harus ngumpulin data ngisi itu kan repot, kedepan kita harus ngambil datanya dari polisi dan harus pakai sistem IT", paparnya ketika ditemui sore tadi seusai RDP di Komisi 7 DPR RI Jakarta, Senin (11/2/2013).

Disampaikan oleh PT Pertamina sendiri sistem ini digunakan untuk seluruh wilayah Indonesia pada awal 2014 dan saat ini berencana melakukan pengadaan sistem monitoring BBM bersubsidi ini akan segera ditenderkan dengan biaya hampirr Rp 1 Triliun. Nilai tender sebesar itu adalah untuk pengadaan teknologi monitoring. Namun diungkapkan Karen dana tersebut harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari DPR RI.

"Jalannya ini kan harus ada biayanya ini harus disetujui dulu sama DPR seperti apa yang kami sampaikan tadi", imbuhnya.

Sistem pengendalian SMP ini memang mendapat dukungan penuh dari DPR, pasalnya pengendalian IT dinilai menjadi langkah tepat untuk menekan penggunaan BBM subsidi. Petamina berencana Sistem Monitoring & Pengendalian BBM ini jika tender dijalankan dan pemenang tender bisa ditunjuk awal tahun depan, maka Pertamina dapat mulai memasang teknologi tersebut mulai dari Jabodetabek, kemudian Jawa bagian barat dan Jawa Bali, dan pada 2014 pemasangan IT (teknologi monitoring) tersebut selesai di seluruh Indonesia. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU