Bambang Wuryanto: BPH Migas Tidak Diperlukan, Mending Ditiadakan!
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto (Dok. Seruu.com)
Nggak perlu lagi untuk apa BPH Migas diadakan, BPH agak beda sekali dengan BP Migas yang sudah bener. Toh ada kendala dalam pengendalian dan peniagaan yang disalahkan juga Pertamina - Bambang Wuryanto

Jakarta, Seruu.com - Pernyataan tegas Faisal Yusra Ketua Serikat Pekerja Migas Indonesia (SPMI) yang mengungkapkan bahwa BPH Migas telah sadar telah tidak memiliki fungsi dalam tugasnya, sejak santer adanya tupoksi pengkerdilan BPH Migas. Faisal mengungkapkan fakta jika kewenangan BPH Migas telah “dikebiri” sendiri oleh pemerintah.

Dengan peranan BPH yang sudah tidak diperlukan lagi, karena hampir keseluruhan fungsinya telah dijalankan Pertamina maka menurutnya BPH Migas layak ditiadakan. Statemennya ini diperkuat dengan pengakuan Faisal yang telah mengajukan uji materi UU Migas ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena pihaknya meyakini dari segi teknis penyaluran dan distribusi maupun kegiatan hilir tidak perlu control dari BPH Migas. Bahkan bicara losis minyak yang banyak terjadi-pun, ia menilai Pertamina yang kerap kali turun bukanlah BPH Migas.

Tenyata kalangan parlemen juga berpendapat sama dengan Faisal Yusra, salah satunya Anggota Komisi VII DPR RI  dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto. Menurutnya tugas BPH Migas adalah untuk mengatur bisnis di hilir, dan jika memang concern bahwa hilir ditangani Pertamina semestinya tidak diperlukan lagi BPH Migas.

"Nggak perlu lagi untuk apa BPH Migas diadakan, BPH agak beda sekali dengan BP Migas yang sudah bener. Toh ada  kendala dalam pengendalian dan peniagaan yang disalahkan juga Pertamina," tuturnya kepada Seruu.com di Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Bambang mengungkapkan, selama ini publik malah tidak mempedulikan keberadaan BPH Migas. Terlebih saat mengetahui tugasnya hanya melakukan cek terhadap pendistribusian BBM sementara pelaksanaan mutlak dilakukan Pertamina.

Pihaknya mengklaim BPH lah yang selama ini memperluas persaingan bebas di sektor hilir misalnya dengan masuknya KKKS seperti Total E&P, Exxon dan Inpex yang kini menguasai lapangan-lapangan Migas di Indonesia.

"BPH sekedar checking-checking yang jalankan Pertamina, itu bukan berarti tidak ada, kalaupun diadakan monggo tetapi dalam konteks ini janganlah misalnya kemudian dia memperluas persaingan bebas di sektor hilir misalnya masuknya Total, Exxon, Inpex. Itu kan BPH, sementara kalau Pertamina mau bersaing di Petronas sana di Malaysia sana harus punya kilang dan lainnya, piye Jal?", paparnya.

Sementara itu, saat ditemui di gedung parlemen Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan enggan berkomentar atas wacana Pembubaran BPH Migas.

"Saya nggak mau komentar itulah nanti menimbulkan ini itu, kalau keputusan saya kerja aja nggak ngurusin kayak gitu," tandas Karen di gedung DPR RI sore kemarin, Senin (11/2/13).[Ain]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU