Anggota Komisi VII Dukung  Sistem SMP Untuk Kendalikan BBM PSO
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto (Dok. Seruu.com)
Ini harus dikurangi, yang punya kelengkapan penuh kan Pertamina kalau sejak itu diinvestasikan Rp 20/liter dalam hitung-hitungan kita waktu itu, tidak akan ada lagi. Jadi jangan Pertamina itu hanya brtanggung jawab dari depo ke tempat tapi sampai end user, end user kan regulasikan SPBU. Maka SPBU harus dikontrol, dan akan ketahuan betul saat pengisian. Ini alasannya sistem IT itu kita setuju, pas kemarin udah dipresentasikan, Tapi sekarang belum. Gimana toh - Bambang Wuryanto

Jakarta, Seruu.com - Berdasarkan perintah UU yang diputuskan onstitusi DPR menyatakan seluruh kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) harus dipenuhi oleh negara, maka siapapun pemerintahnya itu perintah UU. Hal ini diutarakan Anggota Komisi VII DPR RI  dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto. Ia berpendapat seperti halnya saat ini maka penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) praktis untuk kepentingan tersebut pemerintah menunjuk Pertamina sebagai BUMN menangani hal tersebut.

Dalam pelaksanaan, diungkapkan Bambang ada beberapa kendala yaitu  disparitas harga subsidi yang cukup tinggi dari harga eceran yang mengakibatkan banyak terjadi penyelundupan. Dan dipastikan itu menjadi tugas besar pemerintah untuk menguranginya.

Menurutnya, seandainya dulu usulan DPR untuk menginvestasikan Rp 20/liter pasti mampu menekan penyelundupan ini dengan sistem IT yang di rencanakan Pertamina. Yaitu dengan menerapkan sistem pemantauan dan pengendalian (SPM) secara online di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diharapkan mampu mencatat dan mengendalikan transaksi BBM di SPBU secara otomatis dan data dapat diaskes secara realtime.

"Ini harus dikurangi, yang punya kelengkapan penuh kan Pertamina kalau sejak itu diinvestasikan Rp 20/liter dalam hitung-hitungan kita waktu itu, tidak akan ada lagi. Jadi jangan Pertamina itu hanya brtanggung jawab dari depo ke tempat tapi sampai end user, end user kan regulasikan SPBU. Maka SPBU harus dikontrol, dan akan ketahuan betul saat pengisian. Ini alasannya sistem IT itu kita setuju, pas kemarin udah dipresentasikan, Tapi sekarang belum. Gimana toh," jelas Bambang kepada Seruu.com di Jakarta, Rabu (13/2/13).

Sementara untuk pengimplementasiannya, BPH Migas dinilai Bambang akan lebih mudah karena tinggal mencocokkan dengan data dan programnya. Tapi ia memintah BPH Migas menetapkan kuota dengan menggandeng pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah, sehingga akan mempermudah dalam pengawasannya.

"Nanti diperhitungkan berapa kuota yang dibutuhkan dengan demikian dikonfirmasi kebutuhan pomnya maka akan enak diawasi, nggak ada yang aneh-aneh," tandasnya.

Untuk diketahui, Pertamina menyuplai hampir 5.000 SPBU di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Jumlah SPBU terbanyak terdapat di Jawa-Bali yakni 3.061 unit atau lebih dari 60 persen disusul Sumatera 1.037 unit (20 persen), sementara sisanya ada di Sulawesi 333 unit, Kalimantan 234 unit dan pulau lainnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU