Kontrak Blok Mahakam Diperpanjang, Pekerja Pertamina Ancam Mogok
Ilustrasi (Istimewa)

Cilacap, Seruu.com -  Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang akan memperpanjang kontrak Total P&E dan Inpex Corporation atas Blok Mahakam membuat Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) Pertamina Refinery Unit IV Cilacap ikut kecewa.
 

Mereka menyatakan siap mogok kerja untuk mendukung aksi mogok nasional yang akan digelar Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Ketua Umum SPP PWK, Arie Gumilar menyatakan tinggal menunggu komando dari Presiden FSPPB untuk menggelar aksi mogok nasional tersebut.

"Kami siap ikut dalam aksi mogok nasional jika pemerintah tetap memperpanjang kontrak Blok Mahakam dengan Total P&E dan Inpex Corporation," katanya, Kamis (14/2/2013).

Kekecewaan para pekerja Pertamina ini juga dipicu oleh pernyataan pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rubi Rudiandini yang meremehkan kemampuan anak bangsa.

Dalam hal ini tampak dari kecenderungan pemerintah yang hingga saat ini belum juga memutuskan pengelolaan Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina selaku BUMN yang mengelola minyak dan gas bumi.

"Kenyataan ini mencederai nurani rakyat," kata Arie.

Jero Wacik juga dinilai menyudutkan Pertamina dengan statement bahwa BUMN ini tidak mampu dan akan bangkrut jika mengelola Blok Mahakam. Ungkapan itu, menurutnya, berpengaruh pada kebulatan niat Pertamina yang sebenarnya mampu mengelola aset besar nasional tersebut.

Ari menambahkan, ada lagi ironi yang dibuat pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Migas. Mereka merilis kebohongan dengan memanipulasi angka jumlah cadangan di Blok Mahakam yang disebut tinggal 2 triliun kaki kubik (TCF). Padahal, dari paparan diketahui total cadangan ladang minyak tersebut masih 5 TCF pada tahun 2017.

Sikap pemerintah ini dinilai Arie sebagai keberpihakan terhadap kepentingan pihak asing dan bertentangan dengan UUD 1945. "Sumber daya alam milik bangsa yang melimpah seharusnys dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat. Tapi justru saat ini pengelolaannya lebih banyak di tangan pihak asing." tambahnya. [Py]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: star goldstar goldstar goldstar goldstar gold (1 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU