Pengamat : Faktor Politik Hambat Investasi di Sektor Migas!
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Pernyataan Mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Ari Hernanto Soemarno di sejumlah media nasional agar Pertamina melakukan join operation dalam pengelolaan blok Mahakam, akibat belum siapnya teknologi dan manajemen untuk mengelola salah satu blok migas yang terletak di Kalimantan Timur ini menjadi warna sendiri dalam perdebatan berakhirnya masa kontrak Total pada tahun 2017 nanti.  Ari menyarankan joint operation tersebut bisa dilakukan Pertamina dengan Total atau pihak lain selama 5-10 tahun, yang baru kemudian dikelola secara penuh oleh Pertamina.

"Sebaiknya lapangan minyak dan gas itu dikelola secara bersama (joint operation) dahulu antara Pertamina dengan kontraktor Blok Mahakam Total EP Indonesie atau pihak lain yang juga mempunyai kemampuan setara dengan Total," kata Ari di Jakarta, Senin (18/2/13).

Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati, sebagai salah satu perusahaan besar yang “memperebutkan” blok migas besar, Pertamina memang harus melewati sebuah analisis dulu dari blok-blok yang sudah dialihkan sebelumnya. Kondisi Pertamina tidak bisa dipukul rata, sehingga saat nanti blok yang diambil Pertamina produksinya menurun karena sebelum diambil ada proses 5 tahun ke belakang terlebih dahulu, yaitu investasi yang minimal dilakukan 5-6 tahun sebelum masa kontrak habis.

“Itupun nggak bisa langsung dibilang kegagalan Pertamina, yang bisa dilihat adalah perusahaan mana yang punya kapasitas dan Pertamina berhak memasukkan opsinya, karena dia perusahaan nasional kita yang paling bonafit. Di luar Pertamina mungkin ada perusahaan besar lainnya kita beri juga opsi, benarkah perusahaan lainnya kualiatasnya sama baikknya dengan Pertamina”, jelas anggota Komite Ekonomi Nasional ini kepada Seruu.com di Jakarta, Sabtu (23/2/13).

Jika memang nantinya ada opsi lain yaitu kolaborasi dengan asing, Ninasapti beranggapan ini tidak menjadi masalah namun semua dikembalikan ke prioritas pemerintah juga DPR. “Tapi kan ini pilihan politiknya pemerintah dan DPR, apakah ini prioritas nasional ya kembalikan ke Pertamina, kalau mengatakan kapasitas Pertamina jauh dibanding perusahaan internasional harus dengan argumen jelas”, imbuhnya.

Poin terpenting dalam pengelolaan migas nasional dan investasi migas dinilainya bukan dari memperdebatkan siapa pengganti Total atau KKKS lain ketika masa kontrak mereka habis. Tapi pemetaan analisis investasi migas demi mempercepat pengambilan keputusan, karena semakin besar cadangan proven yang ada sekarang semakin lama lag-nya karena banyak waktu yang dihabiskan untuk negosiasi.

Dan yang terjadi saat ini dikatakan Nina sangat mengecewakan, tidak ada tim yang jelas dan bisa memutuskan siapa nantinya yang akan mengelola blok Mahakam, padahal pada 2012 harusnya hal tersebut telah dilakukan. Bukan 5 tahun sebelum kontrak itu habis, tapi paling tidak 6 tahun sebelumnya jadi ada waktu 1 tahun untuk negosiasi.

"Pemerintah harus punya prioritas untuk cadangan-cadangan tinggi, targetnya seumpama 1 juta barel jauh-jauh hari memutuskannya, sehingga hasilnya bisa dinikmati hari ini. Disini proses politiknya panjang atau di luar faktor ekonomi, harusnya petakan saja siapa yang jatuh tempo, dari situ nanti tahu sekarang yang dilakukan kerja cepat untuk lakukan negosiasi tentu tidak merugikan bangsa kita”, pungkas Nina.[Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU