Tata Kelola Migas Nasional Belum Memiliki Pemetaan Tujuan
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati (Foto: Ain/Seruu.com)

Jakarta, Seruu.com – Pemberian opsi pengelolaan blok Mahakam pasca habisnya masa kontrak Total E&P Indonesie di tengah ketidakpastian dari pemerintah membuat ragu sejumlah pengamat, dan pemerhati migas.

Seperti disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati, ia menyangsikan kesiapan Pertamina dengan tingginya ketidakpastian karena menurutnya Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional bila pengelolaan sepenuhnya diserahkan.  

Bahkan hingga saat ini Pertamina dinilainya belum mampu mengalihkan teknologi ke domestik sehingga seumur hidup Indonesia akan ketergantungan dengan asing padahal mempunyai banyak insinyur yang kerja di perusahaan milik asing tersebut.

“Problem kita organisasi perusahaannya yang nggak siap meski sudah perbaiki diri 10 tahun terakhir, tapi kita harus punya banyak Pertamina”, ujar Ninasapti kepada Seruu.com di Jakarta, Minggu (24/2/2013).

Dengan adanya beberapa opsi, diantaranya opsi join operation tapi menurutnya hal yang terpenting adalah tahu siapa yang memetakan pengelolaan ini. Memang disampaikannya memetakan adalah wewenang dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui tim nasional yang dibentuknya.

Tim nasional inilah nanti yang mengemban tugas menghitung dengan cermat beberapa opsi yang terbaik untuk tujuan bangsa, jadi seumpama tujuannya adalah revenue (ekonomi), bahkan alih teknologi sudah memiliki pemetaan sendiri.

“Seumpama revenue sistimnya bagi hasil tinggal dihitung berapa penghasilannya lalu dihitung ulang apakah 60:40 atau kebalikannya pembagian pengelolaan lapangan migas tersebut, itu semua bisa dihitung sederhananya, tetapi apakah kita punya tujuan lain di luar ekonomi?”, imbuhnya.

Faktor atau tujuan lain di luar ekonomi inilah yang dinilainya sering diargumenkan oleh beberapa pihak, namun sebetulnya bukan semata-mata ekonomi yang dibutuhkan dalam pengelolaan migas di negeri ini tapi adanya alih teknologi supaya perusahaan domestik seperti Pertamina makin kuat.
Permasalahan yang terjadi di sektor ekonomi strategis ini adalah ketidakjelasan penghitungan jangka panjang, bahkan untuk perpanjangan kontrak bobot kriteria yang diberikan pemerintah hanyalah jangka pendek, meski kriteria perpanjangan kontrak sifatnya adalah jangka menengah panjang terhadap industri startegis kita.

“Kita nggak pernah tahu, publik nggak pernah tahu disitulah timbul pertanyaan memperpanjang kontrak terlihat alot sekali karena tidak transparan dan ada faktor di luar ekonomi yang jadi pertimbangan menyebabkan kesulitan, kalau revenue pasti lebih jelas. Padahal formula itu bisa dimodelkan, secara tehnik ada modelnya malah kalau kita lakukan, itu yang paling gampang karena ada asumsinya semua bisa dihitung, yang nggak jelas kalau ada factor lain yang diperti mbangkan”, paparnya. [Ain]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU