Hasan Wiajurda Mundur dari Urusan Petaka Laut Timor
Hasan Wiajurda (Istimewa)

Kupang, Seruu.com - Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengungkapkan mantan Menlu Hassan Wirajuda yang ditunjuk pemerintah sebagai negosiator dalam kasus petaka Montara di Laut Timor, mengundurkan diri dari urusan tersebut.

"Ada banyak muatan kepentingan dibalik urusan kasus pencemaran tersebut dengan pihak perusahaan pencemar PTTEP di Bangkok, sehingga beliau (Hassan Wirajuda) memilih mundur setelah gagal melakukan negosiasi pada Juli 2012," kata Tanoni kepada pers di Kupang, Rabu (27/2/2013).

Kabar pengunduran diri mantan Menteri Luar Negeri  Indonesia ini diterima Tanoni dari jaringan YPTB di Jakarta.

Ia menambahkan tim advokasi yang gagal melakukan negosiasi itu, terus ngotot meminta uang ganti rugi dari pihak perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia, sementara belum ada pihak manapun yang melakukan penelitian ilmiah yang transparan, independen dan kredibel terhadap dampak pencemaran minyak Montara di Laut Timor.

Hal-hal yang terkait dengan klaim ganti rugi tersebut meliputi kerugian sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kerusakan ekologi dan lingkungan laut serta dampak terhadap kesehatan masyarakat di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama yang mendiami Pulau Timor, Rote, Sabu, Alor, Sumba dan sebagian Flores.

Pencemaran minyak di Laut Timor itu terjadi akibat meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009. Sebagian besar wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Timor tercemar, sehingga menimbulkan reaksi dari YPTB yang selama ini memiliki perhatian khusus terhadap masalah Laut Timor yang kaya dengan minyak dan gas bumi itu.

YPTB merupakan satu-satunya lembaga dari Indonesia yang berhak mengajukan gugatan serta klaim atas kasus pencemaran tersebut, karena lembaga ini berhasil mengajukan bukti pencemaran kepada Komisi Penyelidik Montara bentukan pemerintahan Federal Australia dan dinyatakan sah.

"YPTB yang mewakili lebih dari 95 persen nelayan, petani rumput laut, pemimpin masyarakat adat dan Pemerintah Daerah di Timor Barat Nusa Tenggara Timur sudah sangat siap untuk menuntaskan urusan tersebut, jika Jakarta (Pemerintah Pusat) memayungi perjuangan kami bersama rakyat dan pemerintah daerah, sebagaimana yang diusulkan oleh Prof DR Hasyim Djalal," ujarnya.

Usul tersebut disampaikan Prof Djalal dalam suatu pertemuan lengkap Tim Advokasi Pemerintah yang dipimpin Deputy IV Kementerian Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman yang juga dihadiri Bupati Rote Ndao Leonard Haning, perwakilan Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten-kabupaten se-NTT serta Ketua YPTB Ferdi Tanoni pada 31 Mei 2012 di Hotel Aryaduta Jakarta.

Prof Djalal mengusulkan agar pemerintah pusat cukup memayungi YPTB untuk melakukan klaim terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas petaka tumpahan minyak di Laut Timor.

"Berhubung sudah tiga tahun berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui tim advokasi gagal karena tidak membuahkan hasil apapun maka urusan tersebut sebaiknya diserahkan kepada YPTB pimpinan Ferdi Tanoni," kata Prof Djalal pada saat itu.

Deputy IV Kementerian Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman selaku Ketua Tim Advokasi, juga meminta kesediaan Ketua YPTB Ferdi Tanoni untuk bersabar hingga akhir Juli 2012, sambil menunggu hasil negosiasi antara utusan pemerintah Hassan Wirayudha dengan pihak perusahaan pencemar di Bangkok.

"Jika pertemuan antara kedua belah tidak menghasilkan kesepakatan maka urusan klaim selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua YPTB, sementara pemerintah memayungi dan bersinergi dengan YPTB seperti harapan yang disampaikan Prof Djalal," kata Masnellyarti.

Namun, kata Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu, hasil kesepakatan di Hotel Aryaduta itu diingkari dan tidak secara konsisten bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

"Jika Jakarta terus menolak untuk memayungi berbagai langkah YPTB sama saja dengan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini, bahkan terkesan sengaja menghambat sebuah perjuangan rakyat dan pemerintah daerah terhadap tindakan kejahatan terhadap lingkungan dan kemanusiaan yang diderita rakyat NTT.

Menurut Tanoni, klaim atas pencemaran tersebut sebenarnya sangat mudah untuk dibereskan, tetapi tidak adanya kesungguhan dan kerendahan hati dari oknum-oknum pejabat pemerintah Indonesia di Jakarta untuk mau menerima fakta-fakta yang ada dan dimiliki oleh rakyat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh YPTB.

Dari serangkaian pertemuan yang telah dilakukan antara Pemerintah Indonesia (GOI) dengan PTTEP Australasia, pada awalnya sangat sulit untuk memegang komitmen dari PTTEP Australasia yang selalu menyangkal banyak minyak yang ditumpahkan dari Montara masuk ke perairan Indonesia.

"Hingga akhirnya pertemuan antara GOI dengan PTTEP pada tanggal 11 Juli 2012 di Bangkok itu tidak menghasilkan kesepakatan yang substansi apapun,"  katanya.

Tanoni melukiskan pertemuan terakhir di Bangkok tersebut  sebagai titik puncak dari kegagalan delegasi GoI  guna menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara 2009 di Laut Timor terhadap rakyat Indonesia, terutama rakyat di pesisir Nusa Tenggara Timur yang menderita akibat pencemaran minyak di Laut Timor.

Menurut Tanoni, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah saatnya memayungi YPTB dengan menyerahkan persoalan tersebut kepada YPTB untuk menindaklanjutinya dengan pihak perusahaan pencemar Laut Timor  PTTEP Australasia guna segera memroses klaim ganti rugi, yang tentu diawali dengan berbagai penelitian ilmiah  yang transparan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

"Kami cukup optimistis untuk menyelesaikan masalah ini demi integritas NKRI serta nasib rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran tersebut," kata Tanoni yang juga pemerhati masalah Laut Timor itu. [Leo/Irm]
 

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU