KPK : Banyak Jenderal Jadi 'Beking' Penambang Gelap

Makassar, Seruu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik para jenderal yang membekingi usaha pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), tindakan tegas akan dilakukan sesuai kesepakatan KPK dengan Panglima TNI.

Kehadiran para jenderal dibisnis pertambangan ternyata sudah berlangsung lama, baik jenderal purnawirawan maupun yang masih aktif, ini merupakan salah satu kendala yang menyebabkan terjadinya pembangkangan dikalangan pengusaha pertambangan untuk membayar royalti dan pajak.

“Hasil observasi KPK, rata-rata ada jenderal di belakang usaha pertambangan, saya sudah bicarakan dengan Panglima TNI saat berada di Ternate beberapa waktu lalu dan panglima sepakat jenderal-jenderal itu ‘disikat’ saja,” ujar Ketua KPK Abraham Samad pada acara dialog dan sosialisasi Delapan Agenda Antikorupsi bagi Presiden 2014-2019 di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (24/6/2014).

Bayangkan, tambah Abraham, ada 50 persen perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tidak memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak), padahal, jangankan perusahaan, perorangan saja punya NPWP. Artinya, selama ini perusahaan tersebut tidak membayar pajak dan juga royalti kepada negara.

Saya tanya salah satu pelaku usaha pertambangan yang tidak bayar royalti, kenapa Anda menghindar dari kewajiban tersebut, dengan enteng dia jawab, sebenarnya uang yang dia keluarkan sudah lebih besar dari kewajiban royalti dan uang itu diserahkan sebagai upeti kepada bupati, gubernur dan pejabat di kementerian.

“Pantas saja ada bupati yang hidupnya kaya raya, memiliki sejumlah rumah dan mobil mewah, padahal kalau dihitung penghasilannya yang ril sangat bertolak belakang dengan keadaannya,” kata Abraham.

Dalam kontrak dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), pelaku usaha diwajibkan membayar penerimaan pajak dan bukan pajak (royalty dan iuran tetap) kepada pemerintah. Hasil temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) menunjuk adanya kekurangan pembayaran PNBP oleh pelaku usaha dari tahun 2003 sampai 2011 sebesar Rp 6,7 triliun.

Hasil perhitungan berdasarkan evaluasi laporan surveyor, diperkirakan selisih pembayaran royalti oleh pelaku usaha sebesar US $ 24,66 juta pada tahun 2011 untuk lima mineral utama dan sebesar US $ 1,22 miliar untuk batubara pada kurun waktu 2010 sampai 2012. Hasil rekonsiliasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba Kementerian ESDM dengan 8 pemerintah provinsi menunjukkan adanya royalti sebesar US$ 547,11 juta dan iuran tetap yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp 331,2 miliar.

Dalam kacamata KPK, hal seperti ini merupakan kebocoran kekayaan negara, kalau salah satu Calon Presiden (Capres) mengatakan kebocoran kekayaan negara mencapai sebesar Rp 7.200 triliun, perlu saya klarifikasi bahwa potensi penerimaan negara yang disebutnya bocor itu jumlahnya bisa mencapai Rp 10 ribu triliun per tahun, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencapai sebesar itu.

Menurutnya, ini baru sektor minerba yang saya bahas, banyak lagi persoalan bangsa yang berkaitan dengan masalah korupsi sebagaimana yang tertuang dalam buku putih tentang Delapan Agenda Antikorupsi ini. Buku tersebut dibuat khusus untuk presiden yang terpilih 2014-2019, kedua calon presiden dan wakil presiden sudah diberikan saat deklarasi damai. Siapa saja yang terpilih nanti sudah memiliki agenda pencegahan dan pemberanatasan korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Abraham hadir di Makassar bersama Wari Sadono, Deputy Penangkapan KPK dan sejumlah staf, agenda yang disebut “Buku Putih” dan disosialisasikan itu merupakan upaya KPK untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak korupsi, berisi tentang Reformasi Birokrasi dan Agenda Kependudukan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penerimaan Negara, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, Perbaikan Infrastruktur, Penguatan Aparat Penegak Hukum, Dukungan Pendidikan Nilai Intergritas dan Keteladanan, Perbaikan Kelembagaan Partai Politik, Peningkatan Kesejahteraan Sosial. [ndis]

Tags:

BAGIKAN


  • Rating artikel: (0 rates)
    Rating
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
    • star goldstar goldstar gold
    KOMENTAR SERUU